Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memandang mekanisme pemeriksaan pajak yang tertuang dalam Pasal 2 Angka 13 Pasal 43A ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak bertentangan dengan UUD 1945.\n
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
-
Digital Deluxe
1 Bulan
- E-Paper Web
- E-Paper App
- Kanal Koran Bisnis.com
IDR 200.000,00
Pilih
-
Digital Deluxe
3 Bulan
- E-Paper Web
- E-Paper App
- Kanal Koran Bisnis.com
IDR 590.000,00
Pilih
-
Digital Deluxe
6 Bulan
- E-Paper Web
- E-Paper App
- Kanal Koran Bisnis.com
IDR 1.150.000,00
Pilih
-
Digital Deluxe
12 Bulan
- E-Paper Web
- E-Paper App
- Kanal Koran Bisnis.com
IDR 2.200.000,00
Pilih
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Tegar Arief 
