Di tengah agresifnya pemerintah menambah daftar Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya ‘cacat kelola’ di kawasan yang diharapkan mampu memberikan daya gedor maksimal ke ekonomi tersebut. Alhasil, investasi pun terhambat dan pembangunan rawan terbengkalai.
Tegar Arief 
