Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perhubungan dihadapkan pada tantangan menjaga konektivitas, keselamatan, dan layanan pelayaran tetap berjalan optimal di tengah langkah efisiensi yang tecermin dari penyusutan alokasi anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) laut dan perubahan skema subsidi.