Guna memberikan ketenangan kepada masyarakat atas kasus tercecernya KTP-elektronik yang dikaitkan dengan pemilihan umum 2019, anggota DPR mengusulkan pembentukan Pansus, sedangkan Mendagri menginstruksikan pemusnahan KTP rusak.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Pilih tipe langganan yang cocok untuk Anda.
Digital Deluxe
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
.jpg)
Muhammad Ridwan 
