M.G. Noviarizal Fernandez & John A. Oktaveri Kamis, 13/07/2017 02:00 WIB
JAKARTA — Pemerintah menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi bagi seluruh masyarakat kendati muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2017 yang mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Untuk melanjutkan membaca, silahkan berlangganan E-Paper Bisnis Indonesia. Sudah berlangganan? Login di sini di sini
Anda juga bisa berlangganan secara korporat dengan jumlah user sesuai kebutuhan dalam satu perusahaan, organisasi/asosiasi atau lembaga pendidikan. Untuk info lebih detail, kontak kami di [email protected]
Banjir Rendam Sejumlah Daerah di Pekalongan Jawa Tengah
M.G. Noviarizal Fernandez & John A. Oktaveri 
